Satpolair Banyuwangi & Ditpolairut Jatim Gelar Quick Wins Tibgakkum Organisasi Radikal & Anti Pancasila

BANYUWANGI - Satpolair Polres Banyuwangi yang dikomandani AKP. Subandi, bersama tim Ditpolairud Polda Jatim dipimpin Iptu. Erni, menggelar Quick Wins Program 1, Penertiban dan Penegakan Hukum (Tibgakkum) organisasi radikal dan anti pancasila. Kegiatan tersebut ditempatkan di wisata Grand Watu Dodol (GWD), masuk wilayah Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (16/11/17) dan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.

Tampak hadir, Forpimka Kalipuro, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Bangsring, pejabat Dinas Perikanan dan Kelautan, pengurus HNSI dan tokoh agama Desa Bangsring, Ustadz Abu Saha serta 125 orang nelayan dan anggota Pokmaswas Kecamatan Wongsorejo dan sekitarnya.

Camat Wongsorejo, Sulistyowati dalam sambutannya menyampaikan, dalam kegiatan pertemuan 3 pilar se Jawa Timur di Surabaya, Gubernur Jatim menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan eksistensi ideologi bangsa selain warga negaranya sendiri.

“Kegiatan seperti ini telah beberapa kali dilaksanakan oleh Satpolair, oleh karena itu pemerintah kecamatan sangat berterimakasih kepada Polair yang dalam beberapa tahun terakhir turut serta membangun kesadaran masyarakat nelayan, khususnya di wilayah Wongsorejo, untuk selalu waspada terhadap perkembangan gerakan radikal," ungkapnya.

Sulistyowati juga mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan oleh Ditpolairud Jatim kepada nelayan Wongsorejo. Kepada para nelayan, Sulistyowati berharap, agar bisa menjadi nelayan yang maju dan tidak gampang terpengaruh paham-paham radikal. 

"Kita himbau kepada seluruh nelayan untuk secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satunya melalui Polair ini," ucapnya.

Dirpolairud dalam sambutannya yang dibacakan AKP. Subandi menegaskan, Pancasila dan NKRI adalah harga mati. Pancasila merupakan ideologi pemersatu paling sesuai bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Kemajemukan bangsa Indonesia harus dijaga, oleh karena itu semua pihak harus mencegah berkembangnya gerakan yang memaksa untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain.

"Masyarakat harus selalu mewaspadai muncul dan tumbuhnya gerakan radikal di lingkungannya. Kepada masyarakat juga agar selalu menjadi garda terdepan pencegahan tumbuhnya gerakan radikal, dengan cara melaporkan sekecil apapun kegiatan yang dianggap janggal, tidak biasa dan mencurigakan dilingkungannya masing-masing," ujar AKP. Subandi saat menyampaikan pesan Dirpolairud Polda Jatim.

Sementara Ustadz Abu Saha yang memberikan ceramah keagamaan menyampaikan pesan, bahwa paham radikal jelas-jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila. Secara agama, paham radikal menunjukkan kedangkalan pemahaman seseorang terhadap agama. Kedangkalan pemahaman tersebut sangat berbahaya bagi agama itu sendiri, karena apa yang dilakukan cenderung merugikan pihak lain, sehingga berpotensi merusak nama baik agama.

"Pancasila merupakan ideologi yang cocok di Indonesia, karena merepresentasikan bangsa Indonesia yang majemuk. Karena sifatnya yang merepresentasikan Indonesia yang majemuk, Pancasila merupakan pemersatu bangsa. Cinta Pancasila berarti mencintai tanah air, dan mencintai tanah air adalah sebagian dari Iman," tandasnya.

Diakhir acara, dilakukan penyerahan sarana kontak dari Ditpolairud Polda Jatim dan Satpolair Polres Banyuwangi kepada nelayan berupa life jacket, ringbuoy, sarung, peralatan olah raga volly ball, dan bola sepak. Selain itu juga dilakukan  penandatanganan dan pembacaan nota kesepakatan bersama, penolakan terhadap segala bentuk gerakan radikal, anti toleransi dan anti Pancasila. (*)

Caption : MoU Polair dg Nelayan, tolak segala bentuk gerakan radikal, anti toleransi dan pancasila

Ketemu Di Warung Makan Nusantara Sempolan, Aktivis M. Yunus Wahyudi Diajak Pulang Tim Resmob Polres Banyuwangi

BANYUWANGI - Akhirnya M. Yunus Wahyudi (43) warga Dusun Kaliboyo, Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 'menghadap' di ruang pidana umum (Pidum) Satreskrim Polres Banyuwangi, Jumat (17/11/17) sekitar pukul 15.15 WIB.

Aktivis yang dikenal kontroversi itu berangkat dari Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember bersama tim Resmob Polres Banyuwangi sekitar pukul 13.00 WIB. 

Keterangan Kasatreskrim AKP. Sodik Efendi melalui Kanit Pidum Ipda. M. Lutfi, pihaknya sudah melakukan pencarian terhadap M. Yunus Wahyudi pasca dilayangkannya surat panggilan ke 1, ke 2 hingga ke 3 yang tidak dipenuhi kedatangan pria yang juga ketua Forum Solidaritas Banyuwangi (FSB). Karena tidak juga datang memenuhi panggilan, akhirnya Satreskrim dibarengi menurunkan beberapa anggota Resmob, hingga berhasil 'ketemu' di sebuah warung makan di Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Jember. 

"Setelah berhari-hari kami menyanggong, akhirnya ada petunjuk jika saudara M. Yunus Wahyudi sedang berada disebuah warung makan di Desa Sempolan, Kecamatan Silo sekitar pukul 13.00 WIB. Lalu kita ajak pulang ke Banyuwangi menghadap ke Polres," papar Ipda. M. Lutfi yang sebelumnya sebagai Kanitreskrim Polsek Cluring ini. 

Usai dilakukan pemeriksaan diruang Pidum Satreskrim Polres Banyuwangi, M. Yunus Wahyudi resmi ditahan dan harus menginap di ruang tahanan (Rutan) Polres Banyuwangi. 

"Resmi kita tahan dengan jeratan pasal 45 a (2) sub pasal 45 (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Ancaman hukumannya maksimal 6 tahun dan maksimum denda 1 miliar," jelasnya. 

Sementara M. Yunus Wahyudi kepada media ini mengaku sebenarnya memang hendak pulang dan menghadap ke Pidum Satreskrim Polres Banyuwangi. 

"Karena kebetulan kita bertemu dengan kawan2 Resmob di warung makan Nusantara Sempolan Silo, ya kita bareng-bareng pulang dan menghadap ke ruang Pidum Satreskrim Polres Banyuwangi. Jadi saya ini tidak ditangkap mas," ujar Yunus. 

Sebelumnya, M. Yunus Wahyudi warga Dusun Kaliboyo RT 03 RW 03 Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, dilaporkan oleh pengurus PCNU dengan delik pencemaran nama baik dan UU ITE di Polres Banyuwangi pada 25.September 2017. Kendati belakangan sudah sempat terjadi perdamaian antara M. Yunus Wahyudi dengan H. Nanang Nur Ahmadi dari pengurus PCNU Banyuwangi, namun proses hukumnya tetap berjalan. (*)

Caption : M. Yunus Wahyudi saat menjalani penyidikan di ruang Pidum Satreskrim Polres Banyuwangi

Kirab BudayaTradisional Dalam Rangka Bersih Desa, Desa Grogol

Laporan – Sapuan dan Ade Hermanto

Wartawan Tabloid SUARA DESA

PONOROGO,  Bersih desa atau biasa disebut sedekah bumi merupakan salah satu tradisi masyarakat desa yang diadakan setiap tahun sekali. Bersih desa atau sedekah bumi ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME atas limpahan rahmat yang sudah diberikan kepada pemerintah desa maupun masyarakat desa tersebut. Bersih desa ini bisa juga diartikan sebagai kegiatan sarana untuk membebaskan desa tersebut dari segala balak atau gangguan, dengan harapan desa tersebut bisa damai, ayem-tentram,terhindar dari permasalahan.

Bersih desa Grogol, kecamatan Sawo o, kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang di selenggarakan pada hari  Sabtu tanggal 18/11/2017,terselenggara dengan meriah. Dengan diawali berbagai perlombaan pada hari-hari sebelumnya, termasuk lomba bola voli antar RT dan do'a bersama, berbagai kesenian pun juga digelar.

Kirab budaya tradisional yang di berangkatkan dari rumah kepala desa menuju balai desa Grogol yang diikuti oleh para siswa dan guru beserta masyarakat yang dimeriahkan dengan grou drum band SMP MAARIF Grogol, Sawo o, sangat menarik perhatian pengunjung. Dengan digelarnya kesenian reog Ponorogo, kesenian gajah-gajahan dan kesenian jaranan thik membuat suasana semakin semarak.

Pada malam harinya pada hari yang sama digelarl kesenian tradisional wayang kulit dengan mengambil cerita atau lakon, "Lahir e Wisanggeni" dengan dalang Ki Guritno, dari desa Karangan, kecamatan Badegan.

Disampaikan oleh Kepala desa Grogol, Rahmat, dengan bersih desa atau sedekah bumi ini di harapkan, desa Grogol menjadi lebih aman, damai, masyarakat rukun, ekonomnya lancar, Pembangunan sukses, pemerintahan desa juga kondusif. (GUSTI/Ade)

Desa Morosari Manfaatkan Dana Desa (DD) Untuk Pengembangan Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Laporan – Sapuan dan Ade Hermanto

Wartawan Tabloid SUARA DESA

PONOROGO - Desa Morosari merupakan salah satu desa di wilayah administratif kecamatan Sukorejo, kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Desa Morosari terbagi menjadi tiga dukuh, diantaranya; dukuh Krajan, dukuh Gondang dan dukuh Lor kali. Mayoritas penduduknya adalah petani.

Perkembangan pembangunan di desa Morosari cukup bagus, lebih-lebih dengan berjalannya program bantuan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN. Pada tahun anggaran 2017 ini, desa Morosari mendapatkan kucuran dana dari program bantuan Dana Desa (DD) tersebut sebesar Rp 786 juta


Disampaikan oleh kepala desa Morosari, Boimin, saat ditemui awak media dikantornya, bahwa dana dari program bantuan Dana Desa (DD) yang telah di terima, telah diprogramkan untuk pengembangan dan pemerataan pembangunan di beberapa titik. Diantaranya ; pembuatan drainase di dukuh Gondang, dukuh Lor kali dan dukuh Krajan masing-masing 1 titik. Pembuatan rabat jalan di dukuh Gondang, dukuh Krajan, dukuh kali lor, masing--masing 1 titik. Pembuatan jalan tembus di dukuh Gondang. Pembuatan gedung PAUD. Pembuatan gedung POLINDES.

Disamping untuk pembangunan infrastruktur disampaikan pula oleh Boimin, bahwa dari dana tersebut juga digunakan untuk pempbiayaan pelatihan BUMDes, juga untuk pelatih-pelatihan yang lain guna meningkatkan SDM masyarakat desa Morosari. Juga untuk penyelenggaraan POSYANDU, baik LANSIA maupun BALITA.

Boimin selaku kepala desa Morosari sangat berharap dengan adanya program tersebut masyarakat turut serta dalam pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa (DD) tersebut. (Gusti)

Desa Dadapan Harapkan Dengan Dana Desa (DD) Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Laporan – Sapuan dan Ade Hermanto

Wartawan Tabloid SUARA DESA

PONOROGO,  Desa Dadapan merupakan salah satu desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa perempuan di wilayah administratif kecamatan Balong, kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Desa Dadapan terbagi menjadi tiga dukuh yaitu dukuh Krajan, dukuh Karesan dan dukuh Sempol.

Perkembangan pembangunan di desa Dadapan tidak kalah dengan desa-desa sekitar. Lebih-lebih dengan adanya program bantuan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN, Pembangunan di desa Dadapan semakin tertata rapi.

Disampaikan oleh kepala desa Dadapan, Rusmiatin, saat ditemui di kantor desa Dadapan, pada hari senin, 20/11/2017, bahwa, desa Dadapan pada tahun 2017 ini mendapatkan bantuan Dana Desa (DD) sebesar Rp 768.024.000,00,-

Dijelaskan oleh Rusmiatin, dari Dana Desa (DD) yang telah di terima, telah diprogramkan untuk pembangunan infrastruktur di beberapa titik, sesuai dengan hasil Musyawarah perencanaan pembangunan dan aturan yang sudah ada.

Titik-titik yang telah disepakati dalam musyawarah perencanaan diantaranya; pembuatan Talut: di dukuh Karesan  2 titik, di dukuh Krajan  4 titik, didukuh Sempol  1 titk.

Pemasangan paving jalan ; di dukuh Krajan 2 titik, di dukuh Sempol 1 titik. Dan pembuatan 1 titik jembatan plat deker.

Disamping untuk pembangunan infrastruktur Rusmiatin juga menyampaikan bahwa dari bantuan Dana Desa (DD) tersebut juga digunakan untuk penyertaan modal BUMDes dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan PAUD.

Rusmiatin berharap dengan hasil pembangunan yang telah dicapai bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bisa memupuk rasa kebersamaan dalam memajukan desa Dadapan.  (Gusti/Ade)

Desa Dadapan Harapkan Dengan Dana Desa (DD) Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Laporan – Sapuan dan Ade Hermanto

Wartawan Tabloid SUARA DESA

PONOROGO,  Desa Dadapan merupakan salah satu desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa perempuan di wilayah administratif kecamatan Balong, kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Desa Dadapan terbagi menjadi tiga dukuh yaitu dukuh Krajan, dukuh Karesan dan dukuh Sempol.

Perkembangan pembangunan di desa Dadapan tidak kalah dengan desa-desa sekitar. Lebih-lebih dengan adanya program bantuan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN, Pembangunan di desa Dadapan semakin tertata rapi.

Disampaikan oleh kepala desa Dadapan, Rusmiatin, saat ditemui di kantor desa Dadapan, pada hari senin, 20/11/2017, bahwa, desa Dadapan pada tahun 2017 ini mendapatkan bantuan Dana Desa (DD) sebesar Rp 768.024.000,00,-

Dijelaskan oleh Rusmiatin, dari Dana Desa (DD) yang telah di terima, telah diprogramkan untuk pembangunan infrastruktur di beberapa titik, sesuai dengan hasil Musyawarah perencanaan pembangunan dan aturan yang sudah ada.

Titik-titik yang telah disepakati dalam musyawarah perencanaan diantaranya; pembuatan Talut: di dukuh Karesan  2 titik, di dukuh Krajan  4 titik, didukuh Sempol  1 titk.

Pemasangan paving jalan ; di dukuh Krajan 2 titik, di dukuh Sempol 1 titik. Dan pembuatan 1 titik jembatan plat deker.

Disamping untuk pembangunan infrastruktur Rusmiatin juga menyampaikan bahwa dari bantuan Dana Desa (DD) tersebut juga digunakan untuk penyertaan modal BUMDes dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan PAUD.

Rusmiatin berharap dengan hasil pembangunan yang telah dicapai bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bisa memupuk rasa kebersamaan dalam memajukan desa Dadapan.  (Gusti/Ade)